Tag

, , , ,

Sidang paripurna DPRD Jabar

Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna (10/1) yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara menyampaikan laporan Kegiatan Reses III Tahun Sidang 2011 yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2011 lalu.
Fraksi Demokrat (FD) mengemukakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam kegiatan reses biasa sesuatu yang sederhana, rasional, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat namun memiliki nilai sangat strategis dan penting bagi anggota Dewan untuk terus memperjuangkan dan merealisasikannya.

FD juga mengemukakan realisasi aspirasi masyarakat yang selama ini diakomodir melalui pemberian bantuan sosial dan bantuan hibah membuat masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya karena terkendala belum difahaminya aturan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Pergub No. 55 Tahun 2011 yang mengatur tentang pemberian bantuan tersebut karena FD meminta Gubernur agar membrikan petunjuk teknis yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat.

Sedangkan dalam laporan resesnya, Fraksi PDI.P mencatat beberapa persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana pembangunan yang masih banyak kekurangan dan lemahnya mekanisme serta manajemen kerja dari pihak Pemprov Jabar dalam mengimplementasikan program kerjanya.

Dalam aspirasi bidang kesejahteraan, F. Golkar dalam laporan resesnya meminta perhatian mengenai Program Universal Coverage yang direncanakan berupa KTP berasuransi harus segera dipersiapkan dan direalisasikan sehingga masyarakat bisa segera terlayani dan mengurangi tingkat kematian masyarakat yang disebabkan terlambatnya pelayanan rumah sakit.

Pada kesempatan penyampaian laporannya, Fraksi PKS mengharapkan agar Pemprov Jabar membuat skema berbagai bentuk kredit ataupun dana bergulir yang lebih mudah diakses masyarakat baik yang disalurkan melalui lembaga perbankan maupun lembaga non bank. BUMD harus menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kurang puasnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dasar secara umum dikemukakan F.PPP dalam laporan resesnya karena F.PPP memandang perlunya upaya peningkatan pelayanan publik dengan membuat SOP pelayanan di berbagai penyelenggara pelayanan yang merujuk pada UU Pelayanan Publik.

Masih adanya infrastruktur yang kondisinya rusak parah dikemukakan F. Gerindra ketika menyampaikan laporan resesnya. Menurut F. Gerindra hal ini selain mengakibatkan kecelakaan juga akan mengganggu pergerakan barang dan jasa sehingga laju pertumbuhan ekonomi tersebdat. Diharapkan pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak tersebut.

Maraknya produk perikanan impor di pasar-pasar tradisional di Jawa Barat menjadi perhatian F. PKB-Hanura. Dalam laporan resesnya dikemukakan bahwa produk perikanan impor yang dijual dengan harga murah  dibanding hasil tangkapan nelayan di Jawa Barat maka pemerintah perlu melakukan kebijakan proteksi ekonomi bagi para nelayan agar tetap tercipta kondusifitas ekonomi nelayan di Jawa Barat.

Menyikapi berbagai aspirasi khususnya dari para petani terkait masalah kelangkaan pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya yang terjadi pada musim tanam, F. PAN dalam laporan resesnya meminta pemerintah secara proaktif, antisipatif, responsive dan bertindak tegas terhadap setiap penyelewengan distribusi pupuk serta meninjau kembali tata niaga pupuk yang berjalan saat ini. Perbaikan dan pengadaan sarana teknis irigasi juga diharapkan dapat terus ditingkatkan. (Gus).