Tag

, , , , , ,

DPRD Jabar

Berdasarkan kajian dari ANRI  (Arsip nasional Republik Indonesia)  bahwa ternyata dari target  60 % Daerah yang telah dilakukan Pemeriksaan oleh badan yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  untuk memperoleh Sertifikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  ternyata baru 3 % Daerah yang baru memperoleh penilaian WTP , yang lainnya  sekitar 57 % masih dalam status penilaian   Wajar Dengan Pengecualian  (WDP) dan sisanya ada yang Disclaimer dan  atau tampa ada penilaian apapun.
Salah satu yang menjadi kelemahan Pemerintah daerah adalah dalam penataan Arsip Aset  yang berupa Dokumen-Dokumen penguatan tentang status hukum Aset  Pemerintah Daerah yang bersangkutan . oleh karenanya kelemahan yang sering jadi temuan ini harus dicarikan solusi yang dapat dituntaskan.

Dari upaya Pemda dan DPRD Jabar terutama melalui Komisi A  sudah banyak dilakukan  , antara lain mendorong Penyiapan anggaran  setiap tahun untuk melakukan kajian tentang Aset, Anggaran  untuk Pembuatan serifikat Tanah untuk mempertegas status asset yang berkekuatan hukum, Peninjauan lapangan terhadap asset-aset yang dimiliki Pemda namun statusnya belum berkekuatan hukum . Ada asset yang masih berada di pihak ketiga. Ada asset yang sudah berdiri bangunan milik rakyat, ada tanah yang sudah beralih fungsi jadi perumahan , ada yang dikuasai instansi lain dll sebagainya,atau upaya penyelesaian penataan  asset untuk dihibahkan kepada kabupaten /kota yang bersangkutan dengan letak asset .

Upaya kerja sama dengan penanda tanganan MOu dengan agrariapun sudah dilakukan namun ternyata Pemda  Jawa Barat masih belum dapat menyelesaikan Persoalan  asset tanah . contoh saja  Status Gedung Sate saja masih belum jelas  nilainya baik nilai perolehan atau nilai sersungguhnya, hal ini terungkap dalam laporan BPK dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2010.

Berkaitan dengan pengelolaan asset saat ini oleh biro yang ada di Sekretariat Daerah tentu kita sangat menghargai usaha dan keberadaannya , namun mungkin dapat belajar ke apemda lain bagaimana asset dikelolaan oleh BPKAD misalnya ternyata mampu dikelola dengan  produktif dan akuntabel . mungkin kedepan perlu evaluasi lebih lanjut.

Pembiayaan yang dianggarkan sebetulnya cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan asset asset yang dapat diadministrasikan dan statusnya lebih dipertegas oleh karenannya dipeerlukan kerja keras dan Political Will yang sama-sama menuntut partisipasi semua pihak dan secara transparan dan akuntabel persoalan asset dapat satu persatu ditata dan dikelola sebagai mana mestinya agar Pemerintah Jawa barat dapat sedikit banyak terrlepas dari persoalan asset ini. (Gus).