Tag

, , , ,

gedung dprd jawa barat

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H.M.Q. Iswara ketika menerima kunjungan Pansus Percepatan Pembangunan Infrastruktur DPRD Provinsi Banten (16/1) mengemukakan kebijakan untuk membuat peraturan daerah mengenai pembangunan tahun jamak dilakukan dengan pertimbangan  bahwa pembangunan infrastruktrur membutuhkan biaya yang besar dan secara teknis pengerjaanya tidak akan selesai hanya dalam waktu satu tahun.
Selain itu juga karena  ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama seperti misalnya proses pembebasan lahan yang tidak akan mungkin selesai dalam satu tahun anggaran. Menurutnya, sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembangungan Tahun Jamak, Provinsi Jawa Barat memiliki 8 kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dalam pembangunan tahun jamak yaitu pembangunan jalan Bandung-Rancabuaya, Lingkar Sukabumi, Cikajang-Pameungpeuk, Bendung Waru, Bendung di Sukabumi, Sport Centre Arcamanik, Gedung DPRD dan sarana air bersih di Pantura.

“Dari delapan kegiatan tersebut, enam sudah berjalan, satu tender ulang dan satu kegiatan lagi belum ditenderkan karena pembebasan tanah yang belum selesai.”

Iswara menjelaskan semua kegiatan yang dibiayai dalam pembangunan tahun jamak penyelesaiannya tidak akan melewati masa jabatan Gubernur,” Kami sepakat agar delapan program pembangunan infrastruktur tersebut selesai pada tahun 2012.”

Terkait  dengan konsep perencanaan sebagaimana yang ditanyakan oleh Anggota Pansus DPRD Banten, Iswara mengemukakan semua pelaksanaan dilakukan melalui tender LPSE artinya dilakukan secara terbuka, siapapun dan dari manapun bisa mengikuti proses lelang tersebut.

Mengenai mekanisme pembayaran sebagaimana dikemukakan juga oleh Kabid Fisik Bapeda Jabar, Linda, bahwa untuk mekanisme pembayaran dicantumkan dalam kontrak, pembayaran dilakukan sesuai dengan progres,  dengan alokasi pertahun sebagaimana dalam Peraturan Menteri. ” Dalam Perda Pembangunan Tahun Jamak, untuk pembiayaannya memang sudah dicantumkan alokasi pertahunnya, sehingga hal ini tidak akan menjadi perdebatan pada setiap tahun anggarannya,” lanjut Linda.

Sedangkan untuk menjawab pertanyaan Anggota DPRD Banten, Sayuti, mengenai kualitas dan garansi pekerjaan Iswara menjawab  bahwa mengenai kualitas pengerjaan dan garansi itu menjadi kewajiban bagi DPRD untuk melakukan pengawasan.

Ketua Pansus Percepatan Pembangunan Infrastruktur DPRD Provinsi Banten, H. SM. Hartono, SE mengemukakan pihaknya merasa perlu untuk melakukan studi banding ke Jawa Barat  dalam rangka mendapatkan masukan mengenai implementasi pembangunan infrastruktur yang dibiayai dalam anggaran pembangunan tahun jamak serta untuk melihat bagaimana efektifitas dan implementasinya setelah memiliki jaminan hukum yang jelas. (Aji).