Tag

, , , ,

Gedung DPRD Jabar

Dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria tertentu provinsi Sumatera selatan menerapkan bantuan hukum gratis bagi warganya yang tidak mampu, disamping pengobatan dan sekolah yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan . hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi A ke Gubernuran Pemerintah Provinsi Sumatera selatan yang baru saja menyelesaikan event besar olah raga SEA Games, dimana Indonesia beruntung menjadi juara Umum .
Berkenaan dengan bantuan hukum gratis ini pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dana untuk proses peradilan dari tingkat Pertama , Banding dan sampai Kasasi yang dananya dibatasi maksimal dari tingkat Pertama paling besar Rp 20,000.000,-  dan tingkat Banding Rp 8.000.000,- serta tingkat Kasasi sebesar Rp.7.000.000,-, Persoalan hukum yang mendapat bantuan hukum ini tentu sangatlah variatif dan dengan prasyarat tertentu , namun persoalan perceraian sekalipun apabila itu layak dan wajar akan mendapatkan Dana bantuan hukum dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. Bagaimana dengan di Jawa Barat ?

Sekaitan dengan masih banyaknya warga masyarakat Jawa Barat masih kesulitan  dan  belum mendapatkan  perlindungan hukum yang layak yang sesuai dengan hukum dan Ham tentu rakyat yang tak mampu ini sebenarnya menghendaki adanya  pihak yang dapat membantu proses untuk mendapatkan keadilan tersebut.
Bagaimana sebetulnya program seperti diprovinsi Sumatera Selatan ini ,  bisa diterapkan di Jawa Barat tentu memerlukan  pengkajian lebih mendalam dan payung hukum yang legitimate.

Komisi A dan mitra kerjanya  dapat mengawali gagasan dan ide ini agar apa yang sebenarnya bermanfaat dan membawa kemaslahatan terhadap suatu program dapat dipertanggung jawabkan secara transparan,partisipasi dan akuntabel sesuai dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat kemampuan dan potensi yang ada secara terukur , efisien dan efektif. (Aji).