Tag

, ,

gedung pemerintahan provinsi jabar

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat menerima aspirasi dari masyarakat RW 06 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Eno Suparno (16/1), terkait masalah pembongkaran bangunan di atas lahan di sekitar Cihampelas Walk (Ciwalk) yang saat ini kepemilikannya belum jelas. Masyarakat menyampaikan permohonan agar Komisi A membantu menyelesaikan persengketaan tanah dengan Tim Pembebasan Tanah yaitu pihak Ciwalk yang telah melakukan pembongkaran bangunan padahal masyarakat baru menerima sebagian ganti rugi pembelian tanah.
Wakil Ketua Komisi A, Sugianto Nangolah menyampaikan pihaknya akan melakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat sejauh mana kondisi yang sebenarnya. ” Kami  juga akan melakukan koordinasi dengan pihak BPN terkait kepemilikan tanah  dan menanyakan apakah pihak BPN sudah mengeluarkan sertifikat tanahnya atau belum.”

Menanggapi masalah yang yang disampaikan masyarakat tersebut, Anggota Komisi A, Ganiwati, SH mengemukakan permasalahan tanah ini memang cukup sensitif dan lemah secara hukum positif. Menurut Ganiwati masyarakat yang mendiami tanah tersebut saat ini  tidak memiliki surat yang legalitasnya resmi dan hanya berdasarkan pada lamanya tinggal di lahan tersebut dan selalu membayar PBB setiap tahunnya. “Pihak pengembangpun sama , karena belum memiliki legalitas formal kepemilikan lahan tersebut. Tapi bagaimanapun kami akan menerima aspirasi dari masyarakat ini untuk ditindaklanjuti dan mendukung masyarakat untuk mendapatkan haknya,” demikian dikatakan Ganiwati.

Menurut Sugianto muncul ketika masyarakat yang menjual tanah di lokasi tersebut merasa dirugikan oleh Tim Pembebasan Tanah Ciwalk yang sudah melakukan pembongkaran padahal uang yang dibayarkan kepada masyarakat baru sebagian. Pihak Tim Pembebasan Tanah atau disebut Tuan Tanah oleh masyarakat setempat menggunakan tanda terima ganti rugi dimaksud sebagai tanda bukti pembelian tanah ke BPN padahal tidak sesederhana itu.

Sedangkan, Sofyan tokoh masyarakat setempat yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa status tanah memang tidak jelas, kepemilikannya bagaimana, apakah sudah disertifikatkan atau belum. “Kalupun masyarakat menjual tanah maka seharusya transaksi itu ada kalau ada kesepakatan diantara keduabelah pihak yang harus didasarkan pada nilai NJOP dan harga pasar.”

Sofyan mengatakan, lebih baik masalah ini diselesaikan dengan musyawarah  jangan sampai terjadi proses hukum gugat menggugat meskipun diakuinya biasanya pihak pengembang akan melakukan segala cara bahkan bertindak represif agar warga melepas tanahnya.

Alhasil, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat yang menerima aspirasi ini mengemukakan akan segera berkoordinasi tidak saja dengan BPN namun juga dengan aparat Pemkot Bandung beserta jajaran yang terkait. (Gus)