Tag

, , , , ,

lokasi sengketa tanah cihampelas

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kota Bandung   tidak menerbitkan sertifikat  tanah sebelum status kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara warga Gg Pelesiran VII RT.02 dan RT. 03 RW.06 Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung  dengan Tim Pembebasan Tanah  (Cihampelas Walk) dapat diselesaikan.  ” Apabila ada pihak-pihak yang memaksakan agar sertifikat tersebut terbit berarti sudah melanggar  Undang-undang,” demikian kata  Anggota Komisi A Hj Dewi Syarifah, SH, MH, ketika mengadakan peninjauan langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti aspirasi bertempat di Aula RW 06  (17/1).
Wakil Ketua Komisi A, H. Sugianto Nangolah, SH,mengatakan, kunjungan ini merupakan tindaklanjut aspirasi  yang datang ke Komisi A sehari sebelumnya. Komisi A ingin melihat kondisi sekaligus mencari data dan informasi  langsung di lapangan.

Menurut Anggota Komisi A Irwan Kusandiantoro dan  Drs. H Yusuf Puadz   mengatakan Komisi A siap untuk memfasilitasi permasalahan ini. Irwan berharap masalah ini diselesaikan bersama-sama. Hal yang sama dikatakan Yusuf Puadz. ” Komisi  A akan terus mengawasi sampai sengketa tanah ini dapat diselesaikan, kami juga mengharapkan tidak ada intimidasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak manapun dalam penyelesesaian masalah ini,” tegas Yusuf.

Kepala BPN Kota Bandung,  Sri Mujitono berharap agar permasalahan sengketa tanah ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pihaknya berharap agar permasalahan tanah ini tidak sampai ke pengadilan.  ” BPN Kota Bandung belum tahu terkait dengan sengketa ini, dan sampai saat ini pun  belum ada pihak-pihak yang mengajukan sertifikat  kepemilikan tanah tersebut kepada kami.”

Sedangkan Lurah Cipaganti Wahyu, mengatakan pihak kelurahan siap untuk memfasilitasi dalam penyelesaiaan kasus sengketa tanah tanah ini. Pihaknya  dan selalu berkoordinasi agar penyelesaiaanya dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Dalam Kunjungan tersebut Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat  memperoleh data sebanyak 26 rumah yang berada di RT 03 RW 06 sudah dibongkar, 8 rumah belum dibongkar, sementara  untuk RT 02 belum terdata.

Sebagaimana diketahui sebelumnya (16/1) Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat menerima menerima aspirasi dari masyarakat RW 06 Kelurahan Cipaganti Kecamatan, terkait masalah pembongkaran bangunan di atas lahan di sekitar Cihampelas Walk (Ciwalk) yang saat ini kepemilikannya belum jelas. (Agus. S)