Tag

, , ,

BANDUNG (MT) – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) sebagai institusi pemerintah dan bagian dari unsur Muspida, mengakui selama ini juga menerima aliran dana bantuan sosial dari pemerintah daerah. Namun seluruh bantuan tersebut diperoleh secara prosedural. Selain itu, setiap bantuan yang diterima tetap di pertanggungjawabkan, meski hanya melalui selembar kuitansi.
Hal tersebut di ungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Yuswa Kusumah kepada wartawan dalam jumpa pers “Evaluasi Penanganan Kasus Perkara di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Tahun 2011”, Jumat (30/12).

Namun kemudian keluar surat edaran dari Kepala Kejaksaan Agung RI Nomor B-138/A/CR.1/09/2011 tertanggal 21 September 2011 tentang dana hibah dari pemerintah daerah. Isinya secara tegas telah melarang seluruh kejaksaan di Indonesia menerima bantuan hibah dalam bentuk uang tunai.

Yuswa mengatakan, Surat edaran tersebut sudah diikuti seluruh kejaksaan. Terkecuali penerimaan hibah, bisa diterima dalam bentuk fisik. Misalnya ada bantuan dari pemda ingin membangunkan kantor atau bantuan bentuk fisik lainnya yang bersifat bisa membantu kinerja kejaksaan.

“Kami tidak menampik bantuan yang telah diterima kejaksaan sebelum keluarnya surat edaran dari Jaksa Agung RI tersebut. Meski demikian, penerimaan dana bantuan sosial dari pemerintah daerah tersebut masih dalam prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pasalnya, pihaknya pun tidak menginginkan dari bantuan yang telah diberikan tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI”. Jelas Yuswa. (Gus).