Tag

, , , , ,

Bandung (MT) – Ahmad Heryawan Gubernur jawa Barat mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum yang adil. Menurutnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sejalan dengan tekad Pemerintah Pusat dalam kerangka membangun Good Governance dan Clean Governance. Bahkan terobosan reformasi birokrasi juga dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya dengan menerapkan Electronic Government Procurement (EGP). Dimana seluruh proses lelang atau 100 persen pengadaan barang dan jasa, dilakukan melalui Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE). Diharapkan upaya tersebut dapat menekan tingkat perilaku koruptif dan menyelamatkan keuangan negara.
Menurut Heryawan, Tindak pidana korupsi, seperti yang di ketahui bersama bukanlah hanya musuh masyarakat Jawa Barat maupun Indonesia, tetapi juga menjadi musuh umat manusia sedunia. Bahkan sejak tahun 2003 telah menyepakati Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Semangat itulah yang diantaranya mengilhami Jawa Barat untuk secara konsisten perang melawan perilaku koruptif yang cenderung merugikan dan membahayakan sendi kehidupan.

Saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia, Jumat (9/12) pagi di Covention Hall Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kota Semarang Jawa Tengah yang dihadiri Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Heryawan menyatakan proses tender secara elektronik memberikan kontribusi efisiensi anggaran. Hal itu dibuktikan efisiensi yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 18,73%, diantaranya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat  sebesar 18,11%, dan secara Nasional sebesar 16,52%. Pada tahun 2010 tingkat efisiensi sebesar 15,41%, diantaranya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 13,60%, dan secara Nasional sebesar 10,69%. Sedangkan pada tahun 2011, untuk paket yang telah selesai tingkat efisiensi mencapai 17,78%, diantaranya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 14,67%, dan secara Nasional sebesar 11,50%.

“Dengan efisiensi dan menekan perilaku koruptif berhasil menyelamatkan uang negara secara signifikan,” Tegas Heryawan.

Sementara dalam Laporannya pada Peringatan Hari Antikorupsi yang mengambil tema “Terus Berjuang Berantas Korupsi” itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin menuturkan kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kawasan yang rentan korupsi. Tentunya dengan upaya penerapan Electronic Procurement atau E-Proc berhasil meminimalkan perilaku korup.

“Apalagi saat ini sudah 192 instansi pemerintah dan 300 instansi terhubung dengan LPSE. Pelaksanaan LPSE cukup berhasil dan melampaui target yang diamanatkan Inpres. Melalui E-Proc, maka hubungan langsung antara panitia dan peserta tender yang rentan korupsi diharapkan ditekan seminimal mungkin. Dan untuk itu komitmen melawan korupsi harus senantiasa dipegang kuat,” Ungkap Amir. (Dikdik).