Tag

, , , , , ,

BANDUNG (MT) – Sebanyak 26 anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya, menuding pimpinan Partai Golkar, baik di DPP maupun di DPD Jabar, telah bertindak sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan pimpinan partai itu di tunjukkan dengan pemecatan ke-26 anggota DPD Partai Golkar Jabar sebagai pengurus DPD PG Jabar masa bakti 2010-2015. Sebanyak 11 dari 26 orang itu telah resmi diberhentikan dari kepengurusan DPD PG Jabar. Pemecatan 26 pengurus DPD PG Jabar itu berdasarkan Surat No. B-142/GOLKAR/IX/2011 bulan September 2011 (tanpa tanggal) yang berisi SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-134/DPP/GOLKAR/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Jawa Barat Masa Bakti 2010-2015 (Hasil Penyempurnaan).
“Surat itu dibuat dan ditandatangani Ketua dan Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dengan mengatasnamakan DPD Partai Golkar Jabar,” kata Agus Salde, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Jawa Barat yang diberhentikan, di Kota Bandung, Rabu (14/12).

Agus yang juga Wakil Ketua Pengurus Daerah Kolektif Kosgoro 1957 Jabar itu, mengatakan, pemecatan tersebut tidak didasari alasan yang jelas serta melanggar prosedur seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar.

“Sesuai AD pasal 20 ayat 1, DPD adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat provinsi. Sementara di ART pasal 13 (1), lowongan antar waktu pengurus terjadi jika mengundurkan diri, meninggal, atau diberhentikan. Di ayat 2 disebutkan, untuk DPD provinsi, harus atas usul DPD. Dalam PO 07, mekanisme pemberhentian pengurus harus melalui pemberian peringatan tertulis pertama dan kedua serta pemberian hak untuk membela diri”. Katanya.

Agus Menambahkan, Karena bersifat kolektif, maka keputusan Dewan Pimpinan Partai harus melalui keputusan rapat pleno. Dan pengisian lowongan antar waktu, mesti melalui pemberhentian dan atau penambahan, dan atau perubahan posisi kepengurusan.

“Nah, dalam kasus ini, tidak ada satupun yang minta mundur secara tertulis, atau meninggal. Tidak ada juga yang mendapat peringatan tertulis pertama atau kedua. Juga tidak satu orangpun yang sebelumnya diberikan kesempatan untuk membela diri. Rapat pleno pun tak pernah ada. Termasuk juga tidak ada rapat pengurus apapun, baik Rapat Pengurus Harian maupun Rapat Pengurus Pleno, yang memberikan mandat kepada siapapun untuk melaksanakan penyempurnaan pengurus, baik itu pemberhentian, penambahan maupun perubahan posisi kepengurusan”. Ungkapnya.

Karena itulah, Agus dan rekan-rekan lainnya yang diberhentikan sepihak, menilai surat yang dibuat dan ditandatangani Ketua dan Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD PG Jabar itu, ilegal dan melanggar AD/ART serta PO Partai Golkar. “Jadi kami menganggap, SK DPP Partai Golkar juga gegabah karena tidak ada verifikasi dulu. Artinya, itu cacat hukum,” ujarnya.

Sedangkan, Topan Ardiansyahputra (Anggota Biro Pendidikan dan Pelatihan DPD Partai Golkar Jawa Barat yang diberhentikan), menuturkan, pemecatan sepihak itu merupakan pelecehan serta menihilkan kontribusi organisasi-organisasi induk serta daerah-daerah asal para pengurus. Topan mengkuatirkan, pemberhentiaan ke-26 pengurus DPD Partai Golkar Jabar itu, akan memunculkan konflik yang berujung pada kegagalan partai dalam memenangkan pilkada Jabar 2013 ataupun Pilpres 2014. “Orang-orang yang dipecat itu adalah orang-orang yang memiliki basis massa atau menjadi pimpinan kelompok seperti ormas dan LSM. Mereka inilah punya kapasitas dan memiliki grass root yang jelas. Contohnya Arifin Supriatna yang tercatat sebagai Penasihat Pusat Angkatan Muda Siliwangi, Dudun Holidin selaku Ketua Bidang Organisasi Pengurus Angkatan Muda Siliwangi, dan masih banyak lagi,” kata Topan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat AMS itu.

Pemecatan sepihak itu seolah menunjukkan, Irianto M. S. Syafiuddin sebagai bakal calon Gubernur Jabar, tidak butuh dukungan organisasi induk dan daerah, atau ormas-ormas sayap PG. Kemungkinan Irianto yang akrab dipanggil Yance, lebih mengandalkan para pemuka agama.

“Padahal, secara kesejarahan, para pemuka agama memiliki ikatan longgar dengan partai. Dan perlu dicatat, rakyat Jabar itu umumnya egaliter dan tidak mengenal patron. Nah, apakah para patron itu akan mau atau mampu memobilisasi suara dukungan, itu masalah lain. Sejarah Pilgub Jawa Barat tahun 2008 telah membuktikan hal itu,” kata Topan.

Topan juga mencatat, ada masalah krusial yang mewarnai kepemimpinan Yance di DPD PG Jabar. Mulai dari memandulkan fungsi dan peran pengurus, mandulnya eksekusi atas keputusan-keputusan Rapat Pleno yang bersifat strategis bagi kepentingan partai, hingga pernyataan-pernyataan yang tidak sepatutnya diungkapkan. “Tidak perlu mengucapkan hal-hal yang menyerang pihak internal dan eksternal. Apalagi sampai diobral di media,” ujarnya.

Kehadiran Yance yang sangat rendah di Sekretariat DPD PG Jabar, juga membuat partisipasi pengurus dalam kegiatan kepartaian sangat rendah. “Padahal DPD adalah pusat aktifitas dan komunikasi pengurus. Ini Yance hanya sibuk di Indramayu. Padahal ini adalah periode kedua dia memimpin partai tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Beberapa pengurus sempat menyampaikan saran ke beliau demi perbaikan partai. Apakah ini yang jadi alasan pimpinan partai memberhentikan para pengurus yang memberi kritik membangun. Wallahu alam,” ucap Topan.

Di tahun 2010 silam, terjadi Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD PG Jabar yang merupakan reaksi kader atas kepemimpinan Yance. Namun, Yance tetap bisa meraih kepercayaan kader untuk memimpin DPD PG Golkar dengan harapan ada perubahan menuju kebaikan.

“Tapi nyatanya bertolak belakang. Malah sekarang sepak terjang Yance telah mempertaruhkan kredibilitas dan eksistensi Partai Golkar Jawa Barat yang berpotensi akan menghancurkannya dalam Pilgub 2013. Ini juga mengancam cita-cita Partai Golkar untuk memenangkan pileg dan pilpres 2014,” ucap Arifin Supriatna, Wakil Bendahara DPD PG Jabar yang diberhentikan.

Arifin yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi KOSGORO 1957 Jabar itu, Jabar adalah provinsi terbesar dalam jumlah pemilih di Indonesia. Artinya, Jabar punya pengaruh besar dalam percaturan politik nasional.

“Maka kesalahan pengelolaan Partai Golkar Jabar seperti yang dilakukan Yance, akan berpengaruh amat negatif terhadap cita-cita Partai Golkar untuk mengambil alih kembali kursi kepresidenan melalui Pilpres 2014. Istilahnya,, padi di sawah memang menguning, tapi Partai Golkar Jabar terancam puso,” katanya.

Atas dasar itu, dalam kesempatan yang sama, Dudun Holidin (Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPD PG Jabar yang diberhentikan), mewakili para pengurus, menegaskan, sudah saatnya DPD PG Jabar memiliki Ketua DPD yang dapat mengakselerasi perbaikan-perbaikan dalam dua tahun ke depan. Sosok itu tidak harus punya ambisi jadi calon Gubernur Jabar. “Yang penting punya potensi untuk diproyeksikan dalam jabatan lainnya, misalnya jabatan strategis di tingkat pusat,” ujarnya.

Karena itulah, Dudun dan rekan-rekan, mengusulkan digelarnya Musdalub Jilid II untuk menggantikan posisi Yance saat ini sebagai Ketua DPD PG Jabar. “Dalam Musdalub Jilid II itu, DPP bisa mengusung calon ketua untuk dipilih secara demokratis. DPP pun sebaiknya membentuk tim pencari fakta untuk mengkaji kondisi DPD PG Jabar di bawah kepemimpinan Yance Irianto. Hasil temuan itu nantinya jadi rekomendasi dalam menerapkan mekanisme PO 0z pasal 15 tentang menjatuhkan sanksi secara langsung yang bersifat sementara tanpa peringatan tapi tetap memberi kesempatan untuk membela diri,”  Tegas Dudun. (Agus).