Tag

, ,

DEPOK (MT) – Di Indonesia pemberantasan korupsi lebih sekedar hanya teori di bandingkan tindakannya. Semestinya komitmen pemberantasan korupsi tersebut langsung pada tindakan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. Termasuk di antaranya dalam mengungkapkan rekening gendut Pegawai Negeri Sipil (PNS) muda.
Itulah kalimat yang di lontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD saat ditemui usai Deklarasi Nasional Menuju Indonesia Bangkit: “Birokrasi Bersih dan Melayani” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Kamis (8/12).

Mahfud mengatakan aparat lebih baik fokus terhadap pemberantasan pelaku korupsi daripada terus berpidato. “Tidak usah banyak seminar. Saya sudah malas bicara teori,” ujarnya.

“Indonesia sudah memiliki teori yang lengkap mengenai korupsi baik dari penelusurannya maupun penangkapannya. Seharusnya langsung saja nggak usah teori lagi. Sudah lah, komitmennya berbuat tanpa pandang bulu,” Tegasnya.

Sama halnya dengan penemuan rekening gendut PNS muda. Mahfud mengatakan rekening yang dimiliki PNS tersebut merupakan bagian dari busuknya birokrasi. Menurutnya, aparat sebaiknya langsung mengungkapkan saja kepemilikan rekening tersebut.  ” aparat seharusnya mengungkapkan rekening gendut PNS tersebut tidak ke publik melainkan dengan melaporkan ke kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tambah Mahfud. (Gus)