Tag

, , ,

Agus Sudrajat

Agus Sudrajat, Wartawan Media Trans

Lord Acton dalam tesisnya mengatakan “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Yang berarti bahwa Kekuasan berkorelasi positif dengan korupsi. Dalam konteks sekarang di Indonesia tesis dari Lord Acton benar-benar terjadi, sedangkan menurut Soegeng Sarjadi menyebut the have corrupt absolutelly. Faktanya hampir setiap hari berita-berita di media massa baik media cetak maupun media elektronik, selalu ada saja memberitakan skandal korupsi.
Saat satu orang di hukum, satu lagi tertangkap, satu lagi jadi tersangka, besoknya kabar tentang korupsi baru menjadi headline media massa. Di negera indonesia ini korupsi seperti siklus kehidupan yang tak pernah mati.Patah satu tumbuh seribu.

Sekarang ini Hantu korupsi seolah bergentanyangan dimana-mana. Hampir disemua lembaga/kementerian tradisi korupsi adalah hal yang biasa, lumrah dan wajar-wajar saja. Jika memang demikian adanya, adakah harapan penyakit korupsi bisa disembuhkan?

Ketika kasus korupsi Nazaruddin terungkap dan seperti mendendangkan lagu mengenai skandal besar, belum tuntas diusut, kini giliran Menakertrans Muhaimin Iskandar yang tercatut namanya. Padahal, kutip-mengutip di Banggar DPR dan korupsi Wisma Atlet Kemenpora baru terungkap dipermukaanya. Korupsi sudah bergerak dan berpindah. Lalu besok siapa lagi yang akan terungkap? Pejabat yang mana lagi?.

Fenomena yang terlihat kasat mata melalui pemberitaan menyebutkan dengan terang terangan korupsi makin merajalela. Pejabat sudah tidak malu dan terang-terangan melakukan tindakan korupsi. Seolah tidak ada efek jera karena penangkapan-penangkapan dan hukuman yang tidaksetimpal bagi para koruptor sang penghianat bangsa.

Sunggguh memprihatinkan, banyak yang bertanya kenapa anatomi korupsi begitu mudah menular terhadap pengelola negara serasa dilakukan secara berjamaah.  Pertama; karena sistem politik kita yang cenderung bersifat patron-klien. Menurut Peter Burke budaya patronase adalah sistem politik yang berlandaskan hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara antara pemimpin (patron) dan pengikut (klien). Masing mewakili kepentingan pribadinya sendiri. Klien menawarkan dukungan politik serta loyalitas tanpa batas kepada sang patron (pemimpin kekuasaan). Sang patron lalu membalas dukungan politik dengan menawarkan jabatan, pekerjaan dan status sosial kepada klien.

Bisa di sebut, Unsur inilah yang membuat pejabat dan klien terlibat perselingkuhan. Unsur yang membuat pemimpin-pemimpin politik di tanah air sangat kesusahan menindak tegas klien-nya yang terlibat korupsi. Saat menyebutkan korupsi dalam konteks ini dapat dibersihkan dengan adanya pemimpin politik yang kuat. Yang bukan hanya sekedar mengeluarkan wacana dan berada di garis depan pemberatasan korupsi. Melainkan menjadi panglima tempur yang berada di medan perang. Panglima yang tidak takut menghukum, menindak bahkan mengamputasi bagian dari pasukannya demi meraih kemenangan.

Kemudian, mahalnya biaya politik untuk mendapatkan kekuasaan. Keinginan untuk balik modal ataupun membayar hutang pada pengusaha melalui kebijakan-kebijakan tertentu menjadi variabel para pengelola negara melakukan tindakan korupsi. Bukan jadi rahasia umum, basis ekonomi yang rapuh merupakan kendala hampir seluruh politisi di tanah air. Mereka umumnya baru membangun basis ekonomi setelah menjabat, dengan berbagai cara dari broker proyek dan jabatan hingga tindak korupsi.

Bahaya dan Dampak Korupsi

Jika keadaan ini terus membiak dan tetap dibiarkan korupsi akan berdampak besar pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pengelola negara. Antipatinya masyarakat terhadap para pemimpin negara, yang akan menimbulkan efek multidimensional yang dapat menganggu stabilitas politik negara. Kekacauan, tindakan anarki, demonstrasi-demonstrasi, penggulingan kekuasaan hingga revolusi-revolusi sosial yang bersifat jalanan akan marak kembali terjadi.

Akan terlalu banyak biaya sosial yang harus dikeluarkan jika fase gerakan jalan kembali tumbuh. Bukan solusi yang beradab, ide yang cemerlang, dan gagasan brilian yang ditawarkan melainkan turunnya rezim secara paksa. Kita semua tentu tidak berharap kejadian yang menimpa Orde Lama dan Orde Baru berulang. Terlalu letih bangsa ini memulai membangun dari nol kembali. Akan banyak korban manusia dan kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang hilang, belum lagi kerugian material akibat efek tersebut.

Maka, sebelum semua itu terjadi. Kepercayaan publik harus dipulihkan. Korupsi sebagai penyakit dan beban bangsa harus segera diberantas. Kesadaran yang mulai detik ini tanpa lelah harus didengungkan kepada para pengelola negara. Mengingatkan kepada para pengelola negara bahwa korupsi-meminjam istilah Franz Magnis-Suseno SJ-adalah kejahatan, bahwa korupsi adalah varibel penghalang bangsa ini mengepakkan sayap untuk terbang menjadi bangsa besar, dan korupsi adalah pencurian terhadap masa depan anak cucu bangsa bahkan yang yang menyebutkan bahwa koruptor adalah penghianat bangsa nomor satu.

Akibatnya secara luas korupsi akan dapat berdampak dan menghambat investasi; membuat miss alokasi pendapatan dan pengeluaran negara; menjadi beban penduduk miskin karena dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga akan dapat mengurangi terciptanya lapangan pekerjaan, turunnya layanan kesehatan, rendahnya akses pendidikan, dan pembangunan-pembangunan infrastruktur publik. Pada akhirnya, korupsi politik akan berimbas pada hilangnya kesempatan publik untuk mengenyam kemakmuran, merasakan nikmatnya hidup sejahtera, adil dan bahagia.

Seharusnya kesadaran nurani akan bahaya pelipat gandaan korupsi harus terus dikumandangkan bahwa kini pemerintah / pengelola negara sedang mempertaruhkan masa depan bangsa. Mempertaruhkan amanah dan wewenang publik dengan kepercayaan atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan ego sektoralnya saja.

Maka, sebagai upaya untuk mengurangi tingginya angka korupsi. Diperlukan langkah dan upaya untuk memiskinkan koruptor secara sistemik melalui undang-undang yang dapat membuat negara mengambil uang hasil korupsi. Dan perlunya gerakan bersama melawan korupsi yang berlandaskan moral dan etika. Gerakan yang ditarik dengan ketauladanan dan ketegasan dalam menindak korupsi dari pemimpin bangsa, seperti yang belum lama ini di lakukan oleh Anna Hazare di India. (Agus sudrajat, Wartawan Dan Editor Mediatrans Online)