Tag

DPRD Kota Bandung medesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera melaksanakan peraturan daerah (Perda) minuman beralkohol (minol) pada Januari 2012. Saat itu perda harus benar-benar sudah ditegakan dan jangan ada alasan belum disosialisasikan.
“Pemkot harus segera menyosialisasikan (perda) karena untuk sosialisasi Perda Minuman Beralkohol sudah dialokasikan sebesar Rp300 juta di APBD Perubahan,” ujar anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali kepada wartawan, Rabu (23/11/2011).

Dia mengungkapkan, setelah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha, pemkot juga harus melakukan pemantauan secara rutin. Sehingga di lapangan tidak ada minol yang masih beredar di minimarket dan warung-warung kecil.

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu. Menurutnya, perda larangan dan pengendalian minuman beralkohol mutlak diberlakukan.

“Pemkot harus tegas dan menolak pemerintah pusat yang akan membatalkan Perda dengan alasan bertentangan dengan surat Kemendagri yang mengacu kepada Keputusan Presiden (kepres) tentang Tata Niaga. Pemkot Bandung bisa minta fatwa ke Mahkamah Agung untuk mencabut Kepres demi menegakan Perda karena saat ini sudah otonomi daerah. Sedangkan surat edaran itu kan keluar sebelum adanya undang-undang tentang otda ,” Ungkapnya. (Ivan)