Tag

, , , ,

JAKARTA (MT)- Di tengah sorotan bahwa banyak pejabat negara yang hidup mewah dan hedonistis terutama di kalangan anggota DPR, kini terungkap lagi bahwa pemerintah pun banyak menghambur-hamburkan uang. Hal itu terkait dengan terungkapnya data yang menyebutkan bahwa biaya sidang kabinet dalam setahun menghabiskan biaya Rp 30,7 miliar.
Kendati demikian, Deputi Persidangan Sekretaris Kabinet Sifa Idrus menanggapi bahwa besarnya angka itu hanya perkiraan saja. “Anggaran itu bukan untuk presiden atau wakil presiden. Tapi biaya persidangan selama satu tahun, cakupannya luas. Anggaran ini digunakan untuk tahun 2012,” katanya di Jakarta, Jumat (18/11).

Luasnya cakupan itu, menurut Sifa, karena anggaran tersebut tak hanya digunakan Presiden. Namun juga untuk biaya sidang kabinet paripurna, sidang kabinet terbatas, rapat terbatas, rapat kerja presiden retreat dan anggaran kedeputian persidangan selama satu tahun.

“Jadi anggaran itu bukan untuk presiden atau wakil presiden. Tapi biaya persidangan selama satu tahun,” kata Sifa

Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, alokasi anggaran Rp30,7 miliar untuk membiayai rapat kepresidenan dan sidang kabinet dianggap pemborosan. Partai Golkar mengkritik kebijakan penghematan anggaran yang kini malah dilanggar Istana.

“Menurut saya (alokasi anggaran itu) memang terlalu tinggi. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk efisiensi anggaran dan lebih untuk pogram-program masyarakat,” katanya.

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas alokasi anggaran rapat kepresidenan dan sidang kabinet yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah.

“Saya mendorong BPK mengaudit penggunaan anggaran Sekretariat Negara secara keseluruhan termasuk anggaran rapat kepresidenan tersebut secara detail dan transparan. Jangan sampai ada peluang mark up anggaran negara,” Ungkapnya. (Warta MT)

Iklan