Tag

, , ,

Dalam Penanganan anak-anak jalanan dan pedagang kaki lima di Kota Surakarta yang dipandang berhasil, membuat Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat merasa perlu untuk mengadakan studi banding ke kota yang disebut kota layak anak.
Kunjungan studi banding yang dipimpin Ketua Komisi E, Syarief Bastaman tersebut Komisi E yang disertai staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, diterima pihak Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerta dan Transmigrasi, Bapermas, Kesra dan Dispora Kota Surakarta yang memiliki kewenangan dalam permasalahan tentang anak jalanan dan pedagang kaki lima serta Rumah Sakit Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Terkait dengan terpilihnya Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak,  Anggota Komisi E menanyakan beberapa hal diantaranya fokus atau penekanan penanganan masalah anak serta masalah sosial di Surakarta, “Bagaimana  paradigma birokrasi dan anggarannya,” demikian ditanyakan Ketua Komisi E.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Komisi E mendapatkan penjelasan dari Bapernas (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) bahwa beberapa program menjadi unggulan Kota Surakarta yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak.

Dikemukakan bahwa Kota Surakata ditunjuk menjadi program Kota Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, untuk itu Pemerintah Kota Surakarta juga membuat Raperda untuk anak jalanan, pendidikan, kesehatan. Intinya kota layak anak ini sebetulnya mendorong bagaimana masing-masing SKPD atau satuan unit kerja bisa menerapkan pembangunan khususnya untuk kebutuhan data anak.

Sementara itu, terkait penataan Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta, Walikota Surakarta memiliki konsep bahwa pedagang kali lima itu merupakan asset karena bagaimanapun Kota Surakarta tidak mempunyai sumber pendapatan yang lain, seperti misalnya dari Pabrik atau sumber daya alam lainya.

“Kami menyadari PKL ini merupakan asset perekonomian, oleh karena itu program yang kita tawarkan di dalam penataan pedagang kaki lima itu yaitu relokasi, kemudian ada bantuan seltron, bantuan gerobak dan bantuan tenda serta program lain yang menyangkut PKL.”

Lebih lanjut dikemukakan bahwa Walikota Surakarta sepakat untuk berkomitmen  melaksanakan setiap program kegiatan masing-masing bersama LSM, SKPD, Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, untuk memberikan hak-hak anak.

Mendapatkan penjelasan tersebut, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi dan berharap masukan serta informasi tersebut akan berguna untuk pengambilan kebijakan terkait permasalahan yang sama di Jawa Barat. (Agus/Aji)