Tag

, , , ,

BANDUNG (MT)- Diskominfo Jabar, (14/11) bertempat di Lantai 4, Jalan Tamansari Nomor 55 Kota Bandung menggelar rakor kemitraan media massa. Kegiatan tersebut, menghadirkan narasumber dari KPID Jabar, PWI Jabar dan Akademisi dari Unpad. Hal yang mengemuka dalam pertemuan tersebut, rakor kemitraan antara instansi pemerintah dengan insan pers harus mendorong meningkatnya profesi jurnalis yang profesional.
Seperti yang diungkapkan akademisi Jurnalistik dari Unpad, Sahala Tua Saragih wartawan dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah cq Humas atau Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, yaitu wartawan yang mempunyai kualifikasi wartawan yang betul-betul bekerja secara profesional. hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dengan wartawan adalah hubungan yang setara. Hubungan kedua belah pihak harus bersifat egaliter dan independen. Hubungan yang dijalin adalah hubungan terbuka, jujur, saling mendukung, saling menguntungkan, saling menginspirasi, saling memotivasi, saling memberdayakan dan saling memajukan.

Wartawan, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan hak tahu dan hak memberitahukan. Wartawan wajib memberitakan pembangunan semua sektor di Jabar, baik telah dan sedang dilaksanakan maupun yang akan dilakukan. Di sisi lain, wartawan juga wajib mewujudkan hak memberitahukan khalayak mengingat masyarakat juga berhak bersuara tentang pembangunan di daerah mereka serta masyarakat berhak mengawasi  dan mengapresiasi frekuensi, kuantitas dan kualitas pembangunan. Suara masyarakat harus dimasyarakatkan melalui media massa, berkat kerja profesional para wartawan.

Berita-berita pembangunan di bidang apapun, imbuh Sahala yang dimuat di media massa harus informatif, apresiatif, inspiratif, motivatif, edukatif dan konstruktif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, narasumber dari KPID Moh Zen dalam pertemuan tersebut mengutarakan dalam konteks penyampaian informasi pembangunan melalui media massa, sangat tepat mengingat media massa jumlahnya sangat banyak, untuk televisi kini mencapai 30 stasiun dan radio 1.300 unit.

Namun, ada hal yang patut disayangkan radio komunitas yang juga memegang peranan penting khususnya dalam konteks pembangunan setelah berganti tiga rezim pemerintah, sampai saat ini ijin dari pemerintah untuk beroperasi belum bisa diterbitkan. (Agus/Aji)