Tag

, , ,

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan ( DPPIP ) sebesar 1.250.000.000.000,- ( satu triliyun dua ratus lima puluh miliar ) untuk seluruh Kabupaten dan kota se Indonesia, hal itu kemudian telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) RI Nomor : 114/PMK.07/2010, dimana ditegaskan  bahwa alokasi DPPIP
Merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang, DPPIP merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD TA 2010 atau APBD Perubahan TA 2010
Menurut PMK Nomor 114/PMK.07/2010 tanggal 14 Juni 2010 dikatakan bahwa :Alokasi DPPIP 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk empat kegiatan yaitu :
1.Rehabilitasi dan/pembangunan ruang kelas SD/SDLB (sekolah dasar luar biasa)/MI (madrasah ibtidayah).
2.Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMP/SMPLB/MTs (madrasah tsanawiyah).
3.Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMA/SMK (sekolah menengah kejuruan)/MA (madrasah aliyah)/MA Kejuruan/SMALB.
4.Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SLB (sekolah luar biasa).
PMK itu juga memuat sejumlah kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP. Yaitu, dana pendamping dana alokasi khusus; sewa; administrasi kegiatan; penelitian; pelatihan; dan perjalanan dinas pegawai daerah.

Sedangkan dalam Lampiran I Nomor Urut 168 PMK disebutkan untuk kota Bandung dialokasikan dana sebesar Rp. 3.868.000.000.- (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Berdasarkan penelusuran langsung Mediatrans ke sekolah-sekolah yang ada di kota Bandung, hasilnya dari beberapa kepala sekolah yang coba Mediatrans hubungi tidak satupun yang sudah mendapatkan kucuran dana tersebut, ” boro boro mendapatkan bantuan, mengetahui pun tidak ” begitu kira kira komentar para kepala sekolah kepada Mediatrans

Karena DPPIP adalah dana dari APBN yang dijadikan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan didalam APBD atau APBD Perubahan, maka sekali lagi Mediatrans berusaha mengkomfirmasi secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan mendapat jawaban secara tertulis  pula melalui surat No. 900/5376.Skrt/2010 tgl. 26 Oktober 2010 yang ringkasan isinya antara lain : ”memperhatikan informasi tertulis yang menggunakan stempel mediatrans (MT) perw. Mediatrans kota Bandung tentu saja  menggunakan stempel mediatrans – Red ) dijelaskan sbb :

1. DPPIP melalui KepMen No. 114/PMK.07/2010 ada disaat APBD kota Bandung Th 2010 telah berjalan 6 bulan
2. Pemkot Bandung telah menyampaikan surat kepada Menteri keuangan akan mencantumkan kegiatan tsb pada ABPD perubahan TA 2010, dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.
3. sampai 26-10-2010 Dinas pendidikan belum menerima dokumen resmi DPA perubahan TA 2010, sehingga belum bisa merealisasikan DPPIP
4. Dinas pendidikan akan melaksanakan kegiatan tersebut sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan perundang undangan yang berlaku sehingga dapat diapresiasi positif oleh seluruh Stock Holder termasuk media masa.

Ketika surat Dinas Pendidikan tsb, dikonfirmasi ke Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs. Dadang Supriatna, MH,. Dijelaskan bahwa DPPIP tahap I sebesar Rp. 1,7 Milyar sudah masuk ke kas umum daerah kota Bandung pada tgl 02 Sep 2010, dan DPA sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan, tapi karena Dinas Pendidikan tidak menyerahkan SPP dan SPM akibatnya DPPIP tahap 1 yang sudah mengendap di kas umum daerah sebesar Rp. 1,7 Milyar tersebut tidak terealisasi, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan sekali oleh para kepala sekolah demi untuk kemajuan pendidikan dikota Bandung, karena tahun 2010 telah berlalu maka Mediatrans menanyakan nasib dana yang tidak terealisasi tersebut, dijelaskan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ” Nanti kita kirim surat ke Kementrian Keuangan apakah keputusan dari sana uang Rp. 1,7 Milyar itu dikembalikan ke kas negara atau diserap saja   pokoknya nanti kita menunggu keputusan dari sana sajalah..” demikian penjelasan Dadang diakhir keterangannya.

Namun yang lebih mengherankan lagi adalah informasi dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Iradi ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya sambil memperlihatkan data yang ada menyebutkan bahwa DPPIP Kota Bandung Tahun 2010 yang tidak terserap tersebut jumlahnya adalah Rp.1,3 Milyar, artinya ada selisih sekitar 400 juta dengan data sesuai bukti transfer yang diperlihatkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah padahal dana tersebut tidak terserap atau belum dipergunakan.

“insyaallah tahun sekarang akan di realisasikan sejumlah dana yang sudah di kucurkan kemerintah kota bandung, anggaran ini akan kita serap dan akan di sampaikan, rencananya minggu depan akan mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah kota bandung”. Tambah Dadang

Didalam hal ini sepertinya terjadi kesimpang siuran informasi dan terlihat ketidak sinkronan jawaban dan data yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan data yang ada di Dinas Pendidikan, padahal kedua instansi tersebut sama sama dibawah kendali Walikota Bandung, apakah kesimpang siuran tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antar kedua Dinas? Atau kekurangmampuan masing-masing pejabat atau bahkan ada hal lain yang ditutup tutupi?  Entahlah…!?

Apapun alasannya saat ini masyarakat Kota Bandung butuh tindakan nyata dari pemerintah dan minta agar dana DPPIP yang sudah ada di kas Daerah kota Bandung dikelola secara transparan dan tepat sasaran, hal ini penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demi untuk kemajuan pendidikan masyarakat Kota bandung sendiri, jangan karena kekurangmampuan aparat pejabat, pendidikan di kota bandung jadi tersendat bahkan terabaikan.

Karena Tahun Anggaran 2010 sudah berlalu hampir 5 bulan , sudah saatnya bagi Walikota Bandung mengambil tindakan untuk memeriksa kinerja kedua Dinas tersebut yaitu Dinas Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pendidikan Kota Bandung, apabila tidak, dikhawatirkan hal ini akan menjadi bumerang bagi Walikota Bandung sendiri dikemudian hari.

Selanjutnya agar persoalan DPPIP kota Bandung TA 2010 ini dapat menjadi terang benderang Mediatrans akan coba menelusuri langsung ke Walikota Bandung dan ke Menteri Keuangan RI  , Cq, Dirjen perimbangan keuangan.
( Gus/Aji )***