Tag

, , ,

Karyawan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung menolak pernyataan Kepala Dinasnya yang mengatakan karyawan Distarcip menjadi calo pengurusan KRK atau IMB, hal itu sebagaimana yang dimuat di koran Pikiran Rakyat hari jumat tanggal 14 Oktober di halaman 3, didalamnya disebutkan sebagian dari pernyataan  Kepala Distarcip kota Bandung yang baru Rusyaf Adi Manggala yang mengatakan : “ lamanya waktu pengurusan  KRK / IMB di Distarcip kota Bandung adalah karena 90 persen masyarakat mengurusnya melalui orang lain, pihak ketiga dan calo, bahkan karyawan Distarcip sendiri ikut menjadi calo “ akibat pernyataan tersebut sebagian besar karyawan Distarcip kota Bandung menjadi resah.
Berita tersebut dari kalangan karyawan Distarcip dan  kemudian membaca langsung pernyataan  Kepala Distarcip tersebut jadi tidak habis pikir, bukankah Kepala Dinas adalah atasan dari karyawan Distarcip? Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi amanat dan tanggung jawab untuk memimpin serta membina karyawan yang ada di instansinya.Sedangkan baik atau buruknya kinerja atau pelayanan dari karyawan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kota bandung sepenuhnya adalah tanggung jawab dari kepala Dinas sebagai atas tertinggi dari dinas tersebut, sehingga kenyataannya memang benar-benar terjadi, menjadi kewajiban dari Kepala Dinaslah untuk menyelidiki dan membina karyawan tersebut atau bahkan dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai kepala dinas beliau dapat memberikan sangsi kepegawaian kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang  berlaku, namun nyatanya yang dilakukan oleh kepala dinas begitu mengetahui adanya karyawannya yang menjadi calo adalah curhat dan membeberkannya kepada media saja.reaksi dari kalangan karyawan tampak beragam, ada yang menolak mentah mentah pernyataan tersebut ada pula  yang terheran heran sambil mengeluarkan berbagai komentar.

Dari berbagai reaksi dan komentar yang muncul, pada umumnya sebagian besar karyawan menyayangkan dan menolak pernyataan dari Kepala Dinas Alasan penolakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1.    Bahwa Karyawan Distarcip sebagai Pengawai Negeri Sipil telah memiliki Tupoksi sendiri sendiri sesuai bidang tugas masing masing.
2.     Bahwa didalam pengurusan KRK atau IMB karyawan Distarcip tidak memiliki kesempatan menjadi calo karena pada kenyataannya  masyarakat menunjuk sendiri Konsultan atau Arsiteknya untuk mengukur – membuat perencanaan dan gambar bangunannya yang aka dibuatkan KRK atau IMB nya.
3.    Didalam kenyataannya juga sering terjadi kesalahan ukur atau kesalahan perencanaan dan kesalahan gambar bangunan yang dibuat konsultan yang ditunjuk masyarakat dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Distacip, kesalahan tersebut biasanya karena ke awaman masyarakat mengenai ketentuan yang berlaku di Distarcip.
4.    Oleh karena keawaman tersebut masyarakat menjadi bolak balik untuk memperbaiki dan melengkapi berkas / dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan Distarcip, dalam kondisi seperti ini seringkali masyarakat datang menemui karyawan Distarcip untuk berkonsultasi dan meminta penjelasan dengan tujuan mempermudah mereka memperbaiki dan melengkapi berkas / dukumen yang diperlukan sesuai ketentuan Distarcip. Masih menurut berapa kalangan karyawan Distracip sendiri.

Beredar pula rumor yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Distarcip dalam pengurusan KRK atau IMB harus menyetor kepada Kepala Distarcip minimal Rp. 500.000,- sampai puluhan juta, kalau begitu kenyataanya, ada apa dengan Distarcip?

Selanjut menurut kalangan karyawan, apabila Kepala Distracip yang baru memang memiliki catatan tentang adanya karyawan Distarcip menjadi calo, seharusnya Kepala Distarcip melakukan pembinaan atau bahkan memberi tindakan kepada karyawan tersebut yang notabene adalah bawahannya sendiri, sebagai atasan Kepala Distarcip berkewajiban dan sekaligus berwenang untuk membina dan memperbaiki kesalahan bawahannya, bukan mempublikasikannya kepada media sebagaimana yang dimuat di koran PR tersebut, demikian sebagaian tanggapan dari beberapa kalangan karyawan Distarcip yang dapat dihimpun Mediatrans Saat wartawan mendatangi Kantor Distarcip yaitu di Jl. Sukabumi No. Bandung sampai berita ini diturunkan Rusyaf Adi Manggala belum berhasil ditemui untuk diminta tanggapannya.(Gus/Aji).

Iklan