Tag

Bandung – Pemprov Jabar akan menyesuaikan struktur organisasi pemerintah daerah (OPD) dengan perubahan dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang baru di-reshuffle.

Namun Pemprov masih menunggu petunjuk dan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal perubahan OPD tersebut.

Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengatakan “Tentunya OPD Pemprov Jabar harus mengikuti nomenklatur dari pemerintah pusat. Kami menunggu instruksi Mendagri dulu soal perubahan itu. Menurut saya, memang harus ada penyesuaian. Kalau harus sekarang, kita bisa memulainya. Atau kalaupun harus ditunda, tidak ada masalah,” kata Dede saat dihubungi MT, Jumat (21/10/2011).
Dede mengakui, perubahan OPD akan berpengaruh kepada penyusunan anggaran, termasuk alur anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, dipastikan aka nada masa transisi jika Mendagri sudah menyaratkan harus ada perubahan OPD. Kalau daerah belum ada penyesuaian, kita akan ada kesulitan-kesulitan. Contohnya kalau ada uang dari APBN untuk budaya, Disparbud dan Disdik tidak bisa menerima anggaran itu. Mungkin solusinya harus ada surat dulu yang mengatur penggunaan anggaran itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan reshuffle dalam kabinetnya, termasuk nomenklatur kementerian. Pos yang berubah adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan (Kemenparbud) menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparektif).(MT)**

Iklan