Tag

Bandung (MT) Mimpi Kota Bandung memiliki tol dalam kota atau sering disebut Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) terancam batal atau setidaknya akan tertunda cukup lama.

Soalnya pembebasan lahan yang rencananya mulai dilakukan akhir tahun ini terganjal masalah perizinan.

Deni mencontohkan, proyek pembebasan lahan BIUTR melewati 17 lahan milik 13 kementerian atau lembaga. Artinya, saat akan mengeluarkan izin lokasi, Gubernur Jabar harus memperoleh izin 13 kementerian atau lembaga itu.

“Iya, proses pembebasan lahan BIUTR terkendala izin penggunaan lokasi. Soalnya ada aturan baru dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Nomor 2 tahun 2011 yang keluar Februari lalu. Aturan itu mengatur bahwa gubernur harus memperoleh izin instansi yang lahannya terkena pembebasan, kalau akan menerbitkan surat izin lokasi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deni Juanda Puradimaja kepada wartawan, Minggu (23/10/2011).

“Setiap pembangunan yang menggunakan lahan milik lembaga negara, harus ada izin langsung dari menteri terkait. Kita harus menghitung lagi instansi mana saja yang akan terkena pembebasan. Memang cukup merepotkan, tetapi aturan menyatakan demikian,” jelasnya.

Lembaga atau instansi yang terkena jalur BIUTR, di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Kepegawaian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Perumnas, Kopertis Wilayah IV, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun, pembebasan lahan BIUTR tahap 1 yang membentang dari Pasteur hingga Jalan Rumah Sakit Ujungberung, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,04 triliun.

Akibat aturan baru itu, pembebasan tertunda, padahal PT Jasa Sarana selaku pelaksana pembangunan telah melakukan kesepakatan dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) untuk mulai mengerjakan BIUT.(MT)**