Tag

, , ,

peledakan tambang

kBB, (MT).- Pekerja tambang di kawasan Karst Citatah, tepatnya, di Gunung Bancana, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat menuntut agar Surat Penghentian Kegiatan Peledakan yang diberlakukan , segera dicabut. Penghentian kegiatan itu dianggap telah menghentikan sumber nafkah bagi sekitar 150 pekerja tambang.
“Kami menuntut Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bandung Barat mencabut surat tersebut, karena para pekerja tambang jadi menganggur,” kata Koordinator Himpunan Pengusaha Pekerja Masyarakat Tambang (HP2MT) Asep Suherman, saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/10).

Penghentian aktivitas peledakan itu merupakan buntut dari kejadian tewasnya salah seorang pekerja tambang di lokasi tambang milik Asep Ogol beberapa waktu lalu. Saat itu, Arif (39), Warga Kampung Karangmulya, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, tewas terjatuh dari tebing karst saat memasang bahan peledak untuk menambang batu kapur,di Gunung Bancana, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat.

Menurut keterangan saksi, pada saat itu korban terjatuh dari tebing setinggi 10 meter akibat tidak menggunakan tali pengaman saat akan memasang peledak. Dinas Bina Marga dan Pengairan, yang juga membawahi bidang pertambangan lalu menyikapinya dengan mengeluarkan surat No 545/2189-DBMP tentang Penghentian Kegiatan Peledakan di kawasan Karst Citatah.

Menurut Asep Suherman, penutupan tambang milik Asep Ogol itu justru akan memicu penghentian kegiatan di lokasi tambang di seluruh kawasan Karst Citatah. Keluarnya surat penghentian kegiatan tambang tersebut, kata dia, seakan tidak memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat dan pekerja tambang. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dianggap melakukan keputusan sepihak, bahkan tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan, seperti bertambahnya penggangguran dan kemiskinan.

“Keluarnya surat penghentian kegiatan peledakan pada lokasi tambang milik Asep adalah tindakan sepihak. Karena sebelumnya tanpa pemberitahuan dahulu, dan tidak adanya pembinaan atau arahan dari Dinas Bina Marga, Pengairan, dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat tentang cara menambang yang baik dan benar,” kata Asep.

Mereka menuntut agar masalah itu diselesaikan sebelum 25 Oktober 2011 mendatang. Hal itu disebabkan, jika lewat waktu yang ditentukan itu, perusahaan tambang akan kehabisan stok batu. Jika tidak segera diselesaikan, mereka mengancam akan melakukan demonstrasi dengan kekuatan massa yang lebih banyak.

Menurut salah seorang penambang yang ikut beraudiensi, Aan Sutarsa (25), warga Kampung Jeruk Mipis, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, pemakaian dinamit mutlak dibutuhkan dalam kegiatan penambangan batu. Apabila tidak terlebih dahulu diledakkan, sulit bagi penambang untuk menambang batu. “Memang harus diledakkan dulu, baru kemudian ditambang secara manual. Susah kalau tidak memakai cara itu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat Dodi A Sopandi menjelaskan, dasar pelarangan penggunaan dinamit dikarenakan penggunaanya di lapangan tidak sesuai aturan.”Alasan pelarangan itu karena mekanisme peledakan tidak sesuai aturan teknis. Tapi, sekarang kita akan cek lapangan bersama Satpol PP dan KLH (Kantor Lingkungan Hidup),” ungkapnya.

Dodi menambahkan, jika hasil dari lapangan memungkinkan pelarangan itu dicabut, pihaknya segera menerbitkan surat. (Agus).***

Iklan