Tag

,

BANDUNG, (MT).- Pemerintah Provinsi Jabar menekankan kepada pemerintah pusat untuk segera menyalurkan perangkat lengkap serta pendampingan kepada kecamatan-kecamatan di 11 kabupaten/kota di Jabar yang mendapat program e-KTP.

Kepala Biro Humas, Pemerintahan, dan Umum Pemprov. Jabar Ruddy Gandakusumah mengatakan, Minggu (16/10), pemerintah pusat harus bertanggung jawab pada pengadaan komputer beserta perlengkapannya, dokumen, dan tenaga pendamping.
Sementara pemerintah daerah kabupaten dan kota hanya menyediakan tempat, karyawan, serta beban listrik. “Sesuai kesepakatan, tiap kecamatan mendapat dua perangkat komputer serta tenaga pendamping. Satu perangkat komputer itu diharapkan bisa melayani 18.000 ribu warga,” namun kenyataanya dilapangan tidak semua kecamatan menerima perangkat yang lengkap. Padahal setiap kecamatan seharusnya menerima dua perangkat komputer tenaga pendamping. Akibatnya, proses pendataan dan pembuatan e-KTP pun tidak bisa berjalan maksimal sesuai harapan. ujarnya.

Ruddy membeberkan, dari 26 kab./kota di Jabar, hanya ada 11 kab./kota yang mendapat program e-KTP di tahun 2011 dengan target warga yang terlayani ialah 12.432.814 orang. Di perjalanan, dari 11 kab./kota itu, akhirnya hanya 9 kab./kota yang sudah mulai melayani e-KTP. “Yaitu Kabupaten Cirebon, Garut, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Ciamis, Kota Depok, Cimahi, dan Kota Sukabumi. Sementara dua kota lainnya yaitu Kota Cirebon dan Kota Bekasi, belum bisa melayani,” katanya.

Pemprov. Jabar berharap pemerintah pusat bisa melaksanakan program e-KTP sesuai jadwal,ketetapan dan rencana awal yang telah dibuat. “Jika tidak sesuai jadwal, akan membebani anggaran pemda kabupaten dan kota. Akhirnya menjadi beban masyarakat juga. Dan untuk menghindari menjadi beban masyarakat, pengalokasian anggaran e-KTP pun sebaiknya dianggarkan di pusat. Termasuk untuk pelayanan e-KTP yang bersifat reguler yaitu pelayanan pasca tahun anggaran 2011 dan 2012 berakhir,” katanya. (Aji).***