Tag

, , , , ,

program bantuan kredit rumah sebesar Rp15 juta akan diturunkan mulai tahun 2012 mendatang untuk Pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Garut. Pemberian bantuan ini diperuntukkan bagi pegawai yang berpenghasilan rendah.

Adang Kusnadi Satibi sebagai Kepala Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut mengatakan, program bantuan kredit rumah tersebut dikeluarkan Kementerian Menteri Perumahan Rakyat (Kemenpora) melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum- PNS). Program tersebut setidaknya telah ditetapkan dalam Peraturan Menpera No 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Biaya Membangun Rumah Rp15 juta.Adang menambahkan, program ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, peraturan tersebut diatur dalam Kepmen No 1 Tahun 1995,yang bersifat tidak dikembalikan. Program pinjaman kredit rumah ini sifatnya hanya sebagai pinjaman saja. Jadi, para PNS yang memanfaatkan program ini harus mencicil, tapi terjangkau, hanya dipotong 2,5% dari gaji pokok yang diterima selama cicilannya belum lunas.akan tetapi tetap membantu meringankan beban para PNS yang belum memiliki rumah.

Adang menegaskan bahwa program ini hanya berlaku bagi para PNS yang memenuhi syarat, yaitu PNS aktif golongan I,II,III atau PNS berpenghasilan rendah dengan gaji pokok di bawah Rp2,5 juta, memiliki masa kerja minimal lima tahun, belum menggunakan layanan Tabungan Perumahan, belum memiliki rumah dengan disertai surat pernyataan dari RT/RW setempat, dan tanah yang akan dibangun rumah harus memiliki surat-surat.

Pihaknya mengakui, khawatir akan terjadi penyalahgunaan bantuan. dikarenakan proses seleksi yang akan dilakukan masih sebatas pemeriksaan berkas-berkas persyaratan. “Kami akan mempertimbangkan lagi proses seleksinya. Karena dalam program ini,ada tiga pihak yang berkaitan, yaitu BKD Garut,pihak pengembang,dan BTN selaku bank pelaksana. Sampai sekarang, belum ada kesepakatan dari ketiga pihak ini,”katanya. Sekjen Garut Government Watch (GGW) Agus Rustandi mengatakan, pemberian bantuan kredit rumah bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Garut rawan disalahgunakan.Kami sendiri belum melakukan langkah selanjutnya, karena sebenarnya masih ada masalah lain, yaitu mengenai pihak mana yang akan mengumpulkan berkas permohonan dari PNS.

Dikhawatirkan, bantuan kredit sebesar Rp15 juta untuk para PNS berpenghasilan rendah di 2012 mendatang tidak tepat sasaran karena dinikmati juga oleh mereka yang memiliki rumah. “Itu yang paling kita khawatirkan. Seharusnya,program ini digalakkan hanya untuk membantu para PNS berpenghasilan rendah yang be-lum memilikirumah,” katanya kemarin.

Sebelum disosialisasikan ke setiap instansi,kata Agus,sebaiknya pemerintah daerah membuat peraturan khusus dalam mekanisme seleksi. Menurut dia,salah satu contoh mekanisme yang mesti dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan survei lapangan.

“Jangan hanya sebatas pemeriksaan berkas administratif saja. Bila tidak ada regulasi yang ketat dalam proses seleksi, dikhawatirkan PNS yang telah memiliki rumah bisa mengajukan permohonan bantuan kredit ini,”jelasnya.