CIMAHI, (MT),-
Pansus XI DPRD Kota Cimahi membahas pembagian retribusi yang tengah digodok DPRD Kota Cimahi. Diharapkan, nantinya masyarakat lebih memperhatikan retribusi yang harus mereka bayar.
Sekretaris Pansus XI, Ike Hikmawati mengatakan, dari banyaknya perda yang ada dalam program legislasi daerah (prolegda), banyak yang membutuhkan perda retribusi.


Dihari pertama, Pansus XI hanya melakukan pembahasan internal berdasarkan draf rancangan raperda yang disampaikan oleh Dispenda. Sementara, pembahasan dengan dinas terkait dilakukan Kamis (15/9).
Nantinya, retribusi akan dibahas menjadi 3 kelompok besar. Pihaknya sengaja mengatur retribusi yang jumlahnya puluhan itu menjadi tiga kelompok besar untuk memudahkan pengelolaannya oleh dinas terkait.
Salah satu retribusi yang akan diatur dalam raperda itu adalah retribusi perizinan, di samping retribusi perparkiran di lokasi tertentu sebagaimana diatur dalam raperda pelayanan perhubungan.
“Dalam raperda pelayanan perhubungan itu dibahas mengenai tempat parkir di tempat tertentu. Nantinya, tempat parkir itu akan dikenai retribusi izin,” jelas Ike.
Retribusi lain yang akan dibahas adalah retribusi jasa umum dan usaha. Menurut Ike, jika tidak dikelompokkan retribusi jasa umum dan usaha ini jumlahnya akan sangat banyak. Karena itu DPRD Kota Cimahi berinisiatif membahas raperda retribusi ini. Namun, menurut Ike, terkait hal ini akan dikonsultasikan dulu dengan Direktorat Jenderal Pajak.** YANG.

Iklan